Bandar Lampung – Waka Polresta Bandar Lampung, AKBP Erwin Irawan, melakukan pengecekan langsung terhadap ruang Pelayanan Publik Satu Atap yang berada di Gedung SPKT Mapolres setempat, Kamis (15/5/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh fasilitas pelayanan publik berjalan optimal, ramah, dan efisien bagi masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut,AKBP Erwin Irawan didampingi oleh Kasi Was meninjau beberapa ruangan seperti ruang petugas pelayanan, ruang tunggu, toilet hingga fasilitas pendukung lainnya.
“Hari ini masyarakat cukup ramai yang datang baik untuk mengurus surat kehilangan maupun SKCK, Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mulai dari kecepatan, keramahan petugas, hingga kenyamanan fasilitas bagi masyarakat,” ujar AKBP Erwin Irawan, Kamis (15/5/2025).
Ruang Pelayanan Publik Satu Atap sendiri merupakan bentuk komitmen Polresta Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas layanan kepada warga. Dengan sistem terpusat, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kepolisian dalam satu tempat, tanpa harus berpindah-pindah ruangan.
Dalam kesempatan tersebut, Waka Polresta juga berdialog langsung dengan masyarakat yang tengah mengurus keperluan mereka, seperti pembuatan SKCK dan pelaporan kehilangan. Beberapa warga menyampaikan bahwa mereka merasa terbantu dengan sistem layanan satu atap yang dianggap lebih praktis dan cepat.
Selain mengecek proses pelayanan, AKBP Erwin juga mengingatkan petugas untuk terus menjaga etika, sikap humanis, dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan institusi Polri di mata masyarakat.
“Pelayanan publik adalah wajah dari Polri. Oleh karena itu, semua personel yang bertugas harus mengedepankan sikap profesional, cepat, dan tetap humanis. Kepuasan masyarakat adalah prioritas utama,” tegasnya.
Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan pelayanan di Polresta Bandar Lampung semakin meningkat dan mampu membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.