Source Foto: Antara
Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyebutkan pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bisa memperkuat pemberantasan korupsi yang saat ini digencarkan pemerintah.
"Besar harapan masyarakat terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi agar semakin kuat agar uang negara bisa diselamatkan serta pembangunan semakin cepat," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan, Jumat (18/10/24).
Direktur Edi melihat walaupun penangkapan pelaku korupsi selama ini gencar tetapi para koruptor masih terus menggerogoti keuangan negara.
"Kita harapkan Kortastipidkor ini dapat memberikan kerja maksimal dan kinerjanya langsung dapat dirasakan masyarakat," ujar Direktur Edi.
Ia mengatakan korps baru di Mabes Polri ini akan lebih kuat dibandingkan dengan Direktorat Tipidkor yang saat ini berada di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).
"Kortastipidkor akan dipimpin Jenderal bintang dua (Inspektur Jenderal) yang berada langsung di bawah Kapolri sehingga akan lebih kencang bekerja dibanding Direktorat Tipidkor yang dipimpin seorang Brigjen Pol," ujar Direktur Edi.
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang melatarbelakangi pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.
Dalam berkas salinan yang dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Oktober 2024.
Ketentuan terkait pembentukan Kortastipidkor Polri tercantum pada sisipan Pasal 20A yang menyatakan,"Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri."
Kortastipidkor mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.
Kortastipidkor dipimpin kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang setara Jenderal bintang dua untuk bertanggung jawab kepada Kapolri.